RSS

Perikatan dan Perjanjian

24 Apr

CHAPTER 1. HUKUM PERJANJIAN
A Hubungan antara Perikatan dan Perjanjian
 Perikatan adalah suatu perhubungan hukum antara dua orang atau dua pihak,
berdasarkan mana pihak yang satu berhak menuntut suatu hal dari pihak yang lain,
dan pihak yang lain berkewajiban untuk memenuhi tuntutan itu
 Pihak yang berhak menuntut sesuatu, dinamakan kreditur atau si berpiutang,
sedangkan pihak yang berkewajiban memenuhi tuntutan dinamakan debitur atau si
berutang.
 Perhubungan antara dua orang atau dua pihak tadi adalah suatu perhubungan
hukum, yang berarti hak si berpiutang itu dijamin oleh hukum atau undang-undang.
 Suatu perjanjian adalah suatu peristiwa di mana seseorang berjanji kepada seorang
lain atau di mana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal. Dari
peristiwa ini, timbullah suatu hubungan antara dua orang tersebut yang dinamakan
perikatan. Perjanjian itu menerbitkan suatu perikatan antara dua orang yang
membuatnya.
 Jadi hubungan antara perikatan dan perjanjian adalah bahwa perjanjian itu
menerbitkan perikatan. Perjanjian adalah salah satu sumber perikatan. Suatu
perjanjian juga dinamakan persetujuan, karena dua pihak itu setuju untuk melakukan
sesuatu. Perkataan kontrak, lebih sempit karena ditujukan kepada perjanjian atau
persetujuan tertulis.
B. Sistem Terbuka dan Asas Konsensualisme dalam Hukum Perjanjian
 Hukum benda mempunyai sistem tertutup, sedangkan Hukum Perjanjian menganut
sistem terbuka. Artinya macam-macam hak atas benda adalah terbatas dan
peraturan-peraturan yang mengenai hak-hak atas benda itu bersifat memaksa,
sedangkan Hukum Perjanjian memberikan kebebasan yang seluas-luasnya kepada
masyarakat untuk mengadakan perjanjian yang berisi apa saja, asalkan tidak
melanggar Undang-Undang , ketertiban umum dan kesusilaan.
 Pasal-pasal dari Hukum Perjanjian merupakan apa yang dinamakan hukum
pelengkap (Bhs. Inggris “optional law”), yang berarti bahwa pasal-pasal itu boleh
disingkirkan manakala dikehendaki oleh pihak-pihak yang membuat suatu perjanjian.
Mereka diperbolehkan membuat ketentuan-ketentuan sendiri yang menyimpang
dari pasal-pasal Hukum Perjanjian dan diperbolehkan mengatur sendiri
kepentingan mereka dalam perjanjian-perjanjian yang mereka adakan itu. Apabila
pihak-pihak yang membuat perjanjian itu tidak mengatur sendiri sesuatu soal, maka
berarti mengenai soal tersebut akan tunduk kepada UU. Karena itu hukum perjanjian
disebut hukum pelengkap, karena fungsinya melengkapi perjanjian-perjanjian
yang dibuat secara tidak lengkap.
 Sistem terbuka, yang mengandung asas kebebasan membuat perjanjian, dalam
KUHPer lazimnya disimpulkan dalam pasal 1338 ayat (1), yang berbunyi demikian:
“Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi
mereka yang membuatnya”.
Penekanan pada perkataan semua menyatakan bahwa masyarakat diperbolehkan
membuat perjanjian yang berupa dan berisi apa saja (atau tentang apa saja) dan
perjanjian itu akan mengikat mereka yang membuatnya seperti suatu UU.
Materi Tutorial
Mata ujian 102 Hukum dan Asuransi
http://lulusujianaamai.wordpress.com 2
 Dalam hukum perjanjian berlaku asas konsensualisme. Perkataan ini berasal dari
perkataan latin consensus yang berarti sepakat. Arti asas konsensualisme adalah
pada dasarnya perjanjian dan perikatan yang timbul karenanya itu sudah dilahirkan
sejak detik tercapainya kesepakatan. Perjanjian itu sudah sah apabila sudah
sepakat mengenai hal-hal yang pokok walaupun belum ada perjanjian tertulisnya
sebagai sesuatu formalitas.
 Asas konsensualisme tersebut lazimnya disimpulkan dari pasal 1320 KUHPer, yang
berbunyi:
“Untuk sahnya suatu perjanjian diperlukan empat syarat: 1. Sepakat mereka yang
mengikatkan dirinya; 2. Kecakapan untuk membuat suatu perjanjian; 3. Suatu hal
tertentu; 4. Suatu sebab yang halal”
 Karena suatu perjanjian lahir pada detik tercapainya kesepakatan,maka perjanjian itu
lahir pada detik diterimanya suatu penawaran (offerte). Menurut ajaran yang lazim
dianut sekarang, perjanjian harus dianggap lahir pada saat pihak yang melakukan
penawaran (offerte) menerima jawaban yang termaktub dalam surat tersebut, sebab
detik itulah yang dapat dianggap sebagai detik lahirnya kesepakatan. Karena
perjanjian sudah lahir maka tak dapat lagi ia ditarik kembali jika tidak seizin pihak
lawan.
 Pengecualian terhadap asas konsensualisme yaitu penetapan formalitas-formalitas
tertentu untuk beberapa macam perjanjian, atas ancaman batalnya perjanjian tersebut
apabila tidak menuruti bentuk cara yang dimaksud, misalnya: Perjanjian
penghibahan, jika mengenai benda tak bergerak harus dilakukan dengan akta notaris.
Perjanjian perdamaian harus dilakukan secara tertulis, dan lain sebagainya.
Perjanjian yang memerlukan formalitas tertentu dinamakan perjanjian formil
C. Syarat-Syarat Sahnya Suatu Perjanjian
 Menurut pasal 1320 KHUPer, untuk sahnya suatu perjanjian diperlukan empat
syarat:
1 sepakat mereka yang mengikatkan dirinya;
2 cakap untuk membuat suatu pejanjian;
3 mengenai suatu hal tertentu;
4 sesuatu sebab yang halal;
 Dua syarat pertama dinamakan syarat subjektif, karena mengenai orang-orangnya
atau subjeknya yang mengadakan perjanjian, sedangkan dua syarat terakhir disebut
syarat objektif karena mengenai perjanjiannya sendiri atau objek dari perbuatan
hukum yang dilakukan itu.
 Dengan sepakat atau juga dinamakan perizinan, dimaksudkan bahwa kedua subjek
yang mengadakan perjanjian itu harus bersepakat, setuju atau seia-sekata mengenai
hal-hal yang pokok dari perjanjian yang diadakan itu. Mereka menghendaki sesuatu
yang sama secara timbal balik, misalnya penjual mengingini sejumlah uang, sedang
pembeli mengingini sesuatu barang dari si penjual.
 Orang yang membuat perjanjian harus cakap menurut hukum. Pada asasnya, setiap
orang yang sudah dewasa atau akilbaliq dan sehat pikirannya, adalah cakap menurut
hukum. Dalam pasal 1330 KUHPer, disebut sebagai orang-orang yang tidak cakap
untuk membuat suatu perjanjian:
Materi Tutorial
Mata ujian 102 Hukum dan Asuransi
http://lulusujianaamai.wordpress.com 3
1. Orang-orang yang belum dewasa;
2. Mereka yang ditaruh di bawah pengampuan;
3. Orang perempuan dalam hal-hal yang ditetapkan oleh UU dan semua orang
kepada siapa UU telah melarang membuat perjanjian tertentu
 Dari sudut rasa keadilan, perlulah bahwa orang yang membuat suatu perjanjian dan
nantinya akan terikat oleh perjanjian itu, mempunyai cukup kemampuan untuk
menginsyafi benar-benar akan tanggung jawab yang dipikulnya dengan perbuatannya
itu. Sedangkan dari sudut ketertiban hukum, karena seorang yang membuat suatu
perjanjian itu berarti mempertaruhkan kekayaannya, maka orang tersebut haruslah
seorang yang sungguh-sungguh bebas berbuah dengan harta kekayaannya.
 Menurut KUHPer, seorang perempuan yang bersuami, untuk mengadakan suatu
perjanjian, memerlukan bantuan atau izin (kuasa tertulis) dari suaminya (pasal 108
KUHPer). Perbedaannya dengan seorang anak yang belum dewasa yang harus
diwakili oleh orang/wali, adalah dengan diwakili, seorang anak tidak membikin
perjanjian itu sendiri tetapi yang tampil ke depan wakilnya. Tetapi seorang istri harus
dibantu, berarti ia bertindak sendiri, hanya ia didampingi oleh orang lain yang
membantunya. Bantuan tersebut dapat diganti dengan surat kuasa atau izin tertulis.
 Sebagai syarat ketiga disebutkan bahwa suatu perjanjian harus mengenai suatu hal
tertentu, artinya apa yang diperjanjikan hak-hak dan kewajiban kedua belah pihak
jika timbul suatu perselisihan. Barang yang dimaksudkan dalam perjanjian paling
sedikit harus ditentukan jenisnya.
 Syarat keempat untuk suatu perjanjian yang sah adalah adanya suatu sebab yang
halal. Yang dimaksudkan dengan sebab atau causa dari suatu perjanjian adalah isi
perjanjian itu sendiri, tidak boleh mengenai sesuatu yang terlarang. Misalnya,
dalam perjanjian jual beli dinyatakan bahwa si penjual hanya bersedia menjual
pisaunya, kalau si pembeli membunuh orang, maka isi perjanjian itu menjadi sesuatu
yang terlarang. Berbeda halnya jika seseorang membeli pisau di toko dengan maksud
untuk membunuh orang dengan pisau tadi, jual beli pisau tersebut mempunyai suatu
sebab atau causa yang halal, seperti jual beli barang-barang lain.
 Apabila syarat objektif tidak dipenuhi, perjanjian itu batal demi hukum. Artinya
dari semula tidak pernah dilahirkan suatu perjanjian dan tidak pernah ada suatu
perikatan. Tujuan para pihak yang mengadakan perjanjian tersebut untuk melahirkan
suatu perikatan hukum, adalah gagal. Dengan demikian, maka tiada dasar untuk
saling menuntut di depan hakim. Dalam bahasa Inggris dikatakan bahwa perjanjian
yang demikian itu null and void.
 Apabila syarat subjektif tidak dipenuhi, perjanjian bukan batal demi hukum, tetapi
salah satu pihak mempunyai hak untuk meminta supaya perjanjian itu
dibatalkan. Pihak yang dapat meminta pembatalan itu, adalah pihak yang tidak
cakap atau pihak yang memberikan sepakatnya (perizinannya) secara tidak bebas.
Jadi, perjanjian yang telah dibuat itu mengikat selama tidak dibatalkan (oleh hakim)
atas permintaan pihak yang berhak meminta pembatalan tadi. Dengan demikian, nasib
sesuatu perjanjian seperti itu tidaklah pasti dan tergantung pada kesediaan suatu pihak
yang mentaatinya. Perjanjian yang demikian dinamakan voidable. Ia selalu diancam
dengan bahaya pembatalan (canceling).
 Yang dapat meminta pembatalan dalam hal seorang anak belum dewasa adalah anak
itu sendiri apabila ia sudah dewasa atau orang tua/walinya. Dalam hal seorang yang
Materi Tutorial
Mata ujian 102 Hukum dan Asuransi
http://lulusujianaamai.wordpress.com 4
berada di bawah pengampuan, pengampunya. Dalam hal seorang yang telah
memberikan sepakat atau perizinannya secara tidak bebas, orang itu sendiri. Bahaya
pembatalan itu berlaku selama 5 tahun menurut pasal 1454 KUHPer.
 Bahaya pembatalan yang mengancam itu dapat dihilangkan dengan penguatan
(affirmation) oleh orang tua, wali atau pengampu tersebut. Penguatan yang demikian
itu, dapat terjadi secara tegas, misalnya orang tua, wali atau pengampu itu
menyatakan dengan tegas mengakui atau akan mentaati perjanjian yang telah
diadakan oleh anak yang belum dewasa ataupun dapat terjadi secara diam-diam,
misalnya orang tua, wali atau pengampu itu membayar atau memenuhi perjanjian
yang telah diadakan oleh anak itu. Ataupun orang yang dalam suatu perjanjian telah
memberikan sepakatnya secara tidak bebas, dapat pula menguatkan perjanjian yang
dibuatnya, baik secara tegas maupun secara diam-diam.
D. Batal dan Pembatalan suatu Perjanjian
 Dalam hal syarat objektif tidak terpenuhi (hal tertentu atau causa yang halal), maka
perjanjiannya adalah batal demi hukum (null and void), sedangkan apabila syarat
subjektif terpdenuhi (tidak cakap atau memberikan perizinannya secara tidak bebas),
maka perjanjian dapat dimintakan pembatalan (canceling). Jadi ada perbedaan
antara perjanjian yang batal demi hukum dan perjanjian yang dapat dimintakan
pembatalan.
 Tentang perjanjian yang tidak mengandung sesuatu hal yang tertentu, perjanjian yang
demikian tidak dapat dilaksanakan karena tidak terang apa yang dijanjikan oleh
masing-masing pihak. Hal yang demikian dapat segera diketahui oleh hakim. Tentang
perjanjian yang isinya tidak halal, perjanjian yang demikian itu tidak boleh
dilaksanakan karena melanggar hukum atau kesusilaan. Hal yang demikian juga
dapat segera diketahui hakim sehingga dari sudut keamanan dan ketertiban, perjanjian
seperti itu harus dicegah.
 Tentang perjanjian yang kekurangan syarat-syarat subjektifnya yang menyangkut
kepentingan seseorang , yang mungkin tidak mengingini perlindungan hukum
terhadap dirinya, misalnya seorang yang oleh UU dipandang sebagai tidak cakap,
mungkin sekali sanggup memikul tanggung jawab sepenuhnya terhadap perjanjian
yang telah dibuatnya. Atau seseorang yang telah memberikan persetujuannya karena
khilaf atau tertipu, mungkin sekali segan atau malu meminta perlindungan hukum.
Adanya kekurangan mengenai syarat subjektif itu tidak begitu saja dapat diketahui
oleh hakim, jadi harus diajukan oleh pihak yang berkepentingan, dan apabila diajukan
kepada hakim, mungkin sekali disangkal oleh pihak lawan, sehingga memerlukan
pembuktian.
Karena itu, dalam hal adanya kekurangan mengenai syarat-syarat subjektif, UU
menyerahkan kepada pihak yang berkepentingan, apakah ia menghendaki pembatalan
perjanjian atau tidak, sehingga perjanjian yang demikian bukan batal demi hukum,
tetapi dapat dimintakan pembatalan.
 Persetujuan kedua belah pihak yang merupakan kesepakatan itu, harus diberikan
secara bebas. Dalam hukum perjanjian, ada tiga sebab yang membuat perizinan tidak
bebas, yaitu : paksaan, kekhilafan dan penipuan.
1 Yang dimaksud dengan paksaan, adalah paksaan rohani atau paksaan jiwa
(psychics), jadi bukan paksaan badan (fisik). Misalnya salah satu pihak,
Materi Tutorial
Mata ujian 102 Hukum dan Asuransi
http://lulusujianaamai.wordpress.com 5
karena diancam atau ditakut-takuti terpaksa menyetujui suatu perjanjian.
2 Kekhilafan atau kekeliruan terjadi, apabila salah satu pihak khilaf tentang
hal-hal yang pokok dari apa yang diperjanjikan atau tentang sifat-sifat yang
penting dari barang yang menjadi objek perjanjian, ataupun mengenai orang
dengan siapa diadakan perjanjian itu. Kekhilafan tersebut harus sedemikian
rupa, hingga seandainya orang itu tidak khilaf mengenai hal-hal tersebut, ia
tidak akan memberikan persetujuannya. Contoh kekhilafan mengenai barang
misalnya, seseorang membeli sebuah lukisan yang dikiranya lukisan Basuki
Abdullah, tetapi kemudian ternyata hanya turunan saja.
Kekhilafan itu harus diketahui oleh lawan, atau paling sedikit harus sedemikian rupa
sehingga pihak lawan mengetahui bahwa ia berhadapan dengan seorang yang
berada dalam kekhilafan.
3 Penipuan terjadi, apabila satu pihak dengan sengaja memberikan keteranganketerangan
yang palsu atau tidak benar disertai dengan tipu muslihat untuk
membujuk pihak lawannya memberikan perizinannya. Pihak yang menipu itu
bertindak secara aktif untuk menjerumuskan pihak lawannya. Menurut
yurisprudensinya, tak cukup kalau orang itu hanya melakukan kebohongan
mengenai suatu hal saja, paling sedikit harus ada suatu rangkaian kebohongan
atau suatu perbuatan yang dinamakan tipu muslihat.
 Hak meminta pembatalan hanya ada pada satu pihak saja, yaitu pihak yang oleh UU
diberi perlindungan itu (pihak yang tidak cakap dan pihak yang tidak bebas dalam
memberikan sepakat). Meminta pembatalan itu oleh pasal 1454 KUHPer dibatasi
sampai suatu batas waktu tertentu, yaitu 5 tahun, yang mulai berlaku (dalam hal
ketidakcakapan suatu pihak) sejak orang ini menjadi cakap menurut hukum. Dalam
hal paksaan, sejak hari paksaan itu telah berhenti. Dalam hal kekhilafan atau
penipuan, sejak hari diketahuinya kekhilafan atau penipuan itu.
 Ada dua cara untuk meminta pembatalan perjanjian:
1. Pihak yang berkepentingan secara aktif sebagai penggugat meminta kepada hakim
supaya perjanjian itu dibatalkan.
2. Menunggu sampai ia digugat di depan hakim untuk memenuhi perjanjian tersebut,
kemudian mengemukakan bahwa perjanjian tersebut telah disetujuinya ketika ia
masih belum cakap, atau karena diancam, ditipu atau khilaf mengenai objek
perjanjian. Di depan sidang pengadilan itu ia memohon kepada hakim supaya
perjanjian dibatalkan. Meminta pembatalan secara pembelaan inilah yang tidak
dibatasi waktunya.
E. Wanprestasi dan akibat-akibatnya
 Suatu perjanjian, merupakan suatu peristiwa di mana seorang berjanji kepada seorang
lain, atau di mana di orang saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu.
Menilik macamnya hal yang dijanjikan untuk dilaksanakan, perjanjian-perjanjian itu
dibagi dalam tiga macam, yaitu:
1 perjanjian untuk memberikan/menyerahkan suatu barang, misalnya jual beli,
tukar menukar, penghibahan (pemberian), sewa menyewa, pinjam pakai.
2 perjanjian untuk berbuat sesuatu, misalnya perjanjian untuk membuat suatu
lukisan, perjanjian perburuhan.
Materi Tutorial
Mata ujian 102 Hukum dan Asuransi
http://lulusujianaamai.wordpress.com 6
3 Perjanjian untuk tidak berbuat sesuatu, misalnya perjanjian untuk tidak
mendirikan suatu perusahaan yang sejenis dengan kepunyaan seorang lain.
 Apabila si berutang (debitur) tidak melakukan apa yang dijanjikannya, maka
dikatakan ia melakukan “wanprestasi”. Wanprestasi seorang debitur dapat berupa
empat macam:
 tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukannya;
 melaksankan apa yang dijanjikannya, tetapi tidak sebagaimana dijanjikan;
 melakukan apa yang dijanjikannya tetapi terlambat;
 melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukannya.
 Mengenai perjanjian untuk menyerahkan suatu barang atau untuk melakukan suatu
perbuatan, jika dalam perjanjian tidak ditetapkan batas waktunya tetapi si berutang
akan dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan, pelaksanaan prestasi itu
harus lebih dahulu ditagih. Apabila prestasi tidak seketika dapat dilakukan, maka si
berutang perlu diberikan waktu yang pantas.
 Sanksi yang dapat dikenakan atas debitur yang lalai atau alpa ada empat macam,
yaitu:
 membayar kerugian yang diderita oleh kreditur atau dengan singkat dinamakan
ganti-rugi;
 pembatalan perjanjian atau juga dinamakan pemecahan perjanjian;
 peralihan resiko;
 membayar biaya perkara, kalau sampai diperkarakan di depan hakim.
 Ganti rugi sering dirinci dalam tiga unsur: biaya, rugi dan bunga.
 Biaya adalah segala pengeluaran atau perongkosan yang nyata-nyata sudah
dikeluarkan oleh satu pihak. Contoh nya jika seorang sutradara mengadakan suatu
perjanjian dengan pemain sandiwara untuk mengadakan suatu pertunjukan dan
pemain tersebut tidak datang sehingga pertunjukan terpaksa dibatalkan, maka
yang termasuk biaya adalah ongkos cetak iklan, sewa gedung, sewa kursi dan
lain-lain.
 Rugi adalah kerugian karena kerusakan barang-barang kepunyaan kreditur yang
diakibatkan oleh kelalaian si debitur. Misalnya rumah yang baru diserahkan oleh
pemborong ambruk karena salah konstruksinya, hingga merusak perabot rumah.
 Bunga adalah kerugian yang berupa kehilangan keuntungan yang sudah
dibayangkan atau dihitung oleh kreditur. Misalnya, dalam hal jual beli barang,
jika barang tersebut sudah mendapat tawaran yang lebih tinggi dari harga
pembeliannya.
 Code Civil memperinci ganti rugi itu dalam dua unsur, yaitu dommages et interests.
Dommages meliputi biaya dan rugi seperti dimaksudkan di atas, sedangkan interest
adalah sama dengan bunga dalam arti kehilangan keuntungan.
 Dalam soal penuntutan ganti rugi, oleh undang-undang diberikan ketentuan-ketentuan
yang merupakan pembatasan dari apa yang boleh dituntut sebagai ganti rugi..
Pasal 1247 KUHPer menentukan : “Si berutang hanya diwajibkan mengganti biaya
rugi dan bunga yang nyata telah atau sedianya harus dapat diduga sewaktu
perjanjian dilahirkan, kecuali jika hal tidak dipenuhinya perjanjian itu disebabkan
karena sesuatu tipu daya yang dilakukan olehnya”.
Pasal 1248 KUHPer menentukan : “Bahkan jika hal tidak dipenuhinya perjanjian itu
Materi Tutorial
Mata ujian 102 Hukum dan Asuransi
http://lulusujianaamai.wordpress.com 7
disebabkan karena tipu daya si berutang, penggantian biaya, rugi dan bunga,
sekedar mengenai kerugian yang diderita oleh si berpiutang dan keuntungan yang
terhilang baginya, hanyalah terdiri atas apa yang merupakan akibat langsung dari
tak dipenuhinya perjanjian”.
 Suatu pembatasan lagi dalam pembayaran ganti rugi terdapat dalam peraturan
mengenai bunga moratoir. Apabila prestasi itu berupa pembayaran sejumlah uang,
maka kerugian yang diderita oleh kreditur kalau pembayaran itu terlambat, adalah
berupa interest, rente atau bunga. Perkataan “moratoir” berasal dari kata Latin “mora”
yang berarti kealpaan atau kelalaian. Jadi bunga moratoir berarti bunga yang harus
dibayar (sebagai hukuman) karena debitur itu alpa atau lalai membayar utangnya,
ditetapkan sebesar 6 prosen setahun. Juga bunga tersebut baru dihitung sejak
dituntutnya ke pengadilan, jadi sejak dimasukkannya surat gugatan.
 Pembatalan perjanjian, bertujuan membawa kedua belah pihak kembali pada keadaan
sebelum perjanjian diadakan. Dikatakan bahwa pembatalan itu berlaku surut sampai
pada detik dilahirkannya perjanjian. Kalau suatu pihak sudah menerima sesuatu dari
pihak yang lain, baik uang maupun barang, maka itu harus dikembalikan. Pokoknya,
perjanjian itu ditiadakan.
 Pembatalan perjanjian karena kelalaian debitur diatur dalam pasal 1266 KUHPer
yang mengatur mengenai perikatan bersyarat, yang berbunyi:
“Syarat batal dianggap selamanya dicantumkan dalam perjanjian-perjanjian yang
timbal balik, manakala salah satu pihak tidak memenuhi kewajibannya.
Dalam hal demikian perjanjian tidak batal demi hukum, tetapi pembatalan harus
dimintakan kepada hakim.
Permintaan ini juga harus dilakukan, meskipun syarat batal mengenai tidak
dipenuhinya kewajiban itu dinyatakan dalam perjanjian.
Jika syarat batal tidak dinyatakan dalam perjanjian, hakim leluasa menurut keadaan
atas permintaan si tergugat, untuk memberikan suatu jangka waktu guna kesempatan
memenuhi kewajibannya, jangka waktu mana tidak boleh lebih dari satu bulan”.
 Pembatalan perjanjian itu harus dimintakan kepada hakim, bukan batal secara
otomatis walaupun debitur nyata-nyata melalaikan kewajibannya. Putusan hakim itu
tidak bersifat declaratoir tetapi constitutif, secara aktif membatalkan perjanjian itu.
Putusan hakim tidak berbunyi “Menyatakan batalnya perjanjian antara penggugat
dan tergugat” melainkan, “Membatalkan perjanjian”.
 Hakim harus mempunyai kekuasaan discretionair, artinya : kekuasaan untuk menilai
besar kecilnya kelalaian debitur dibandingkan dengan beratnya akibat pembatalan
perjanjian yang mungkin menimpa si debitur iut. Kalau hakim menimbang kelalaian
debitur itu terlalu kecil, sedangkan pembatalan perjanjian akan membawa kerugian
yang terlalu besar bagi debitur, maka permohonan untuk membatalkan perjanjian
akan ditolak oleh hakim. Menurut pasal 1266 hakim dapat memberikan jangka waktu
kepada debitur untuk masih memenuhi kewajibannya. Jangka waktu ini terkenal
dengan nama “terme de grace”.
 Peralihan resiko sebagai sanksi ketiga atas kelalaian seorang debitur disebutkan
dalam pasal 1237 KUHPer. Yang dimaksudkan dengan “resiko” adalah kewajiban
untuk memikul kerugian jika terjadi suatu peristiwa di luar kesalahan salah satu
pihak, yang menimpa barang yang menjadi objek perjanjian.
Peralihan resiko dapat digambarkan demikian:
Materi Tutorial
Mata ujian 102 Hukum dan Asuransi
http://lulusujianaamai.wordpress.com 8
Menurut pasal 1460 KUHPer, maka resiko dalam jual beli barang tertentu dipikulkan
kepada si pembeli, meskipun barangnya belum diserahkan. Kalau si penjual itu
terlambat menyerahkan barangnya, maka kelalaian ini diancam dengan mengalihkan
resiko tadi dari si pembeli kepada si penjual. Jadi dengan lalainya si penjual, resiko
itu beralih kepada dia.
 Tentang pembayaran ongkos biaya perkara sebagai sanksi keempat bagi seorang
debitur yang lalai adalah tersimpul dalam suatu peraturan Hukum Acara, bahwa pihak
yang dikalahkan diwajibkan membayar biaya perkara.
 Menurut pasal 1267 KUHPer, pihak kreditur dapat menuntut si debitur yang lalai
untuk melakukan :
1 pemenuhan perjanjian;
2 pemenuhan perjanjian disertai ganti rugi;
3 ganti rugi saja;
4 pembatalan perjanjian;
5 pembatalan disertai ganti rugi.
F Pembelaan Debitur yang Dituduh Lalai
 Seorang debitur yang dituduh lalai dan dimintakan supaya kepadanya diberikan
hukuman atas kelalaiannya, ia dapat membela diri dengan mengajukan beberapa
macam alasan untuk membebaskan dirinya dari hukuman-hukuman itu. Pembelaan
tersebut ada tiga macam, yaitu:
a Mengajukan tuntutan adanya keadaan memaksa (overmacht atau force
majeur);
b Mengajukan bahwa si berpiutang (kreditur) sendiri juga telah lalai (exceptio
non adimpleti contractus);
c Mengajukan bahwa kreditur telah melepaskan haknya untuk menuntut ganti
rugi (pelepasan hak : bahasa Belanda ; rechtsverwerking).
 Keadaan memaksa (overmacht atau force majeur). Dengan mengajukan pembelaan
ini, debitur berusaha menunjukkan bahwa tidak terlaksananya apa yang dijanjikan itu
disebabkan oleh hal-hal yang sama sekali tidak dapat diduga, dan di mana ia tidak
dapat berbuat apa-apa terhadap keadaan atau peristiwa yang timbul di luar dugaan
tadi.
Pasal 1244 dan 1245 KUHPer mengatur pembebasan debitur dari kewajiban
mengganti kerugian,karena suatu kejadian yang dinamakan keadaan memaksa. Dua
pasal tersebut merupakan doublure, yaitu dua pasal yang mengatur satu hal yang
sama. Jadi keadaan memaksa adalah suatu kejadian yang tak terduga, tak disengaja
dan tak dapat dipertanggungjawabkan kepada debitur serta memaksa dalam arti
debitur terpaksa tidak menepati janjinya.
 Ada keadaan tertentu di mana terjadi suaut peristiwa yang tak terduga di luar
kesalahan pihak debitur, tetapi segala akibat peristiwa itu harus dipikulkan kepadanya
karena ia telah menyanggupinya atau karena penanggungan segala akibat itu
termaktub dalam sifatnya perjanjian.
 Exceptio non adimpleti contractus. Dengan pembelaan ini si debitur yang dituduh
lalai dan dituntut membayar ganti rugi itu mengajukan di depan hakim bahwa kreditur
sendiri juga tidak menetapi janjinya. Dalam setiap perjanjian timbal balik, dianggap
ada suatu asas bahwa kedua pihak harus sama-sama melakukan kewajibannya.
Materi Tutorial
Mata ujian 102 Hukum dan Asuransi
http://lulusujianaamai.wordpress.com 9
Prinsip ‘menyeberang bersama-sama’ dalam jual beli ditegaskan dalam pasal 1478
KUHPer : “Si pejual tidak diwajibkan memyerahkan barang-barangnya, jika si
pembeli belum membayar harganya, sedangkan si penjual tidak mengizinkan
penundaan pembayaran tersebut.” Prinsip exceptio non adimpleti contractus ini tidak
disebutkan dalam pasal UU, melainkan merupakan hukum yurisprudensi, yaitu
suatu peraturan hukum yang telah diciptakan oleh para hakim.
 Pelepasan hak (“rechtsverwerking”). Merupakan suatu sikap pihak kreditur dari
mana pihak debitur boleh menyimpulkan bahwa kreditur itu sudah tidak akan
menuntut ganti rugi. Misalnya, si pembeli, meskipun barang yang diterimanya tidak
memenuhi kwalitas, tidak menegur si penjual atau mengembalikan barangnya, tetapi
barang itu dipakainya. Atau ia pesan lagi barang seperti itu. Dari sikap tersebut dapat
disimpulkan bahwa barang itu sudah memuaskan si pembeli. Jika ia kemudian
menuntut ganti rugi atau pembatalan perjanjian, maka tuntutan itu sudah selayaknya
tidak diterima oleh hakim.
G. Cara-Cara Hapusnya Suatu Perikatan
 Pasal 1381 KUHPer menyebutkan sepuluh cara hapusnya suatu perikatan, yaitu:
1 pembayaran;
2 penawaran pembayaran tunai diikuti dengan penyimpanan atau penitipan;
3 pembaharuan utang;
4 perjumpaan utang atau kompensasi;
5 pencampuran utang;
6 pembebasan utang;
7 musnahnya barang yang terutang;
8 batal/pembatalan;
9 berlakunya suatu syarat batal dan
10 lewatnya waktu.
 Selain cara-cara di atas, ada cara-cara lain yang tidak disebutkan, misalnya
berakhirnya suatu ketetapan waktu dalam suatu perjanjian atau meninggalnya salah
satu pihak dalam beberapa macam perjanjian, seperti meninggalnya seorang pesero
dalam suatu perjanjian firma dan pada umumnya dalam perjanjian-perjanjian di mana
prestasi hanya dapat dilaksanakan oleh si debitur sendiri dan tidak oleh seorang lain.
 Pembayaran.
Dengan “pembayaran” dimaksudkan setiap pemenuhan perjanjian secara sukarela.
Yang wajib membayar suatu utang, bukan saja si berutang, tetapi juga seorang kawan
berutang dan seorang penanggung utang. Dalam pasal 1332 KUHPer diterangkan
bahwa suatu perikatan dapat dipenuhi juga oleh seorang pihak ketiga yang tidak
mempunyai kepentingan, asal saja orang pihak ketiga yang bertindak atas nama dan
untuk melunasi utangnya si berutang, atau jika ia bertindak atas namanya sendiri, asal
ia tidak menggantikan hak-hak si berpiutang. Agar pembayaran itu sah, perlu orang
yang membayar itu pemilik dari barang yang dibayarkan dan berkuasa
memindahtangankannya.
Pembayaran harus dilakukan kepada si berpiutang (kreditur) atau kepada seorang
yang dikuasakan olehnya atau juga kepada seorang yang dikuasakan oleh hakim atau
oleh UU untuk menerima pembayaran-permbayaran bagi si berpiutang.
Materi Tutorial
Mata ujian 102 Hukum dan Asuransi
http://lulusujianaamai.wordpress.com 10
 Penawaran pembayaran tunai diikuti oleh penyimpanan atau penitipan
Merupakan cara pembayaran yang harus dilakukan apabila si berpiutang (kreditur)
menolak pembayaran. Cara itu adalah sebagai berikut: Barang atau uang yang akan
dibayarkan itu ditawarkan secara resmi oleh seorang notaris atau seorang juru sita
pengadilan kepada kreditur atas nama debitur, pembayaran mana akan dilakukan
dengan menyerahkan (membayarkan) barang atau uang yang telah diperinci. Notaris
atau juru sita tadi sudah menyediakan suatu proses perbal. Apabila kreditur suka
menerima baang atau uang yang ditawarkan itu, maka selesailah perkara pembayaran
itu. Apabila kreditur menolak, maka notaris/juru sita akan mempersilahkan kreditur
itu menandatangani proses perbal tersebut dan jika kreditur tidak suka menaruh tanda
tangannya, hal itu akan dicatat oleh notaris/jurusita di atas surat proses perbal
tersebut. Dengan demikian ada bukti yang resmi bahwa si berpiutang telah menolak
pembayaran. Langkah berikutnya: si berutang (debitur) di muka Pengadilan Negeri
dengan permohonan kepada pengadilan itu supaya pengadilan mengesahkan
penawaran pembayaran yang telah dilakukan itu. Setelah itu, maka barang atau uang
yang akan dibayarkan itu, disimpan atau dititipkan kepada Panitera Pengadilan
Negeri dan dengan demikian utang piutang itu sudah hapus. Barang atau uang
tersebut di atas berada dalam simpanan Kepaniteraan Pengadilan Negeri atas
tanggungan (resiko) si berpiutang. Si berpiutang sudah bebas dari utangnya. Segala
biaya yang dikeluarkan untuk menyelenggarakan penawaran pembayaran tunai dan
penyimpanan, harus dipikul oleh si berutang.
 Pembaharuan utang atau novasi
Menurut pasal 1413 KUHPer, ada 3 macam jalan untuk melaksanakan suatu
pembaharuan utang atau novasi, yaitu:
1 Apabila seorang yang berutang membuat suatu perikatan utang baru guna orang
yang menghutangkannya, yang menggantikan utang yang lama yang dihapuskan
karenanya. Disebut dengan novasi objektif karena yang diperbaharui adalah
objeknya perjanjian.
2 Apabila seorang berutang baru ditunjuk untuk menggantikan orang berutang
lama, yang oleh si berpiutang dibebaskan dari perikatannya. Disebut novasi
subjektif passif karena yang diganti adalah debiturnya;
3 Apabila sebagai akibat suatu perjanjian baru, seorang kreditur baru ditunjuk untuk
menggantikan kreditur lama, terhadap siapa si berutang dibebaskan dari
perikatannya. Disebut sebagai novasi subjektif aktif karena yang diganti adalah
krediturnya.
 Perjumpaan utang atau kompensasi
Merupakan cara penghapusan utang dengan jalan memperjumpakan atau
memperhitungkan utang piutang secara timbal balik antara kreditur dan debitur. Jika
dua orang saling berutang satu pada yang lain, maka terjadilah antara mereka suatu
perjumpaan, dengan mana utang-utang antara kedua orang tersebut dihapuskan.
Perjumpaan tersebut terjadi demi hukum.
Agar dua utang dapat diperjumpakan, perlulah dua utang itu seketika dapat ditetapkan
besarnya atau jumlahnya dan seketika dapat ditagih. Kedua utang itu harus samasama
mengenai uang atau barang yang dapat dihabiskan, dari jenis dan kwalitet yang
sama, misalnya beras kwalitet Cianjur.
Perjumpaan terjadi dengan tidak dibedakan dari sumber apa utang piutang antara
Materi Tutorial
Mata ujian 102 Hukum dan Asuransi
http://lulusujianaamai.wordpress.com 11
kedua belah pihak itu telah lahir, terkecuali:
1 Apabila dituntutnya pengembalian suatu barang yang secara berlawanan dengan
hukum dirampas dari pemiliknya;
2 Apabila dituntutnya pengembalian barang sesuatu yang dititipkan atau
dipinjamkan;
3 Terdapat sesuatu utang yang bersumber pada tunjangan nafkah yang telah
dinyatakan tak dapat disita (alimentasi).
Jadi ketentuan di atas merupakan larangan kompensasi dalam hal-hal yang demikian.
 Pencampuran utang
Apabila kedudukan sebagai orang berpiutang (kreditur) dan orang berutang (debitur)
berkumpul pada satu orang, maka terjadi demi hukum suatu pencampuran utang
dengan mana utang-piutang itu dihapuskan. Misalnya, si debitur dalam suatu
testamen ditunjuk sebagai waris tunggal oleh krediturnya, atau si debitur kawin
dengan krediturnya dalam suatu persatuan harta kawin. Hapusnya utang piutang
dalam hal pencampuran ini, adalah betul-betul “demi hukum” dalam arti otomatis.
Pencampuran utang yang terjadi pada dirinya si berutang utama berlaku juga untuk
keuntungan para penanggung utangnya (“borg). Sebaliknya pencampuran yang terjadi
pada seorang penanggung utang tidak sekali-kali mengakibatkan hapusnya utang
pokok.
 Pembebasan utang
Apabila si berpiutang dengan tegas menyatakan tidak menghendaki lagi prestasi dari
si berutang dan melepaskan haknya atas pembayaran atau pemenuhan perjanjian,
maka perikatan – yaitu hubungan utang piutan – hapus. Perikatan di sini hapus karena
pembebasan. Pembebasan suatu utang tidak boleh dipersangkakan, tetapi harus
dibuktikan, misalnya pengembalian sepucuk tanda piutang asli secara sukarela oleh si
berpiutang kepada si berutang.
Pembebasan utang perlu diterima baik dahulu oleh debitur, barulah dapat dikatakan
bahwa perikatan utang-piutang telah hapus karena pembebasan, sebab ada juga
kemungkinan seorang debitur tidak suka dibebaskan dari utangnya.
Perbedaan antara pembebasan utang dengan pemberian (“schenking”) adalah bahwa
pembebasan utang tidak menerbitkan suatu perikatan, justru menghapuskan perikatan,
dan dengan suatu pembebasan tidak dapat dipindahkan suatu hak milik, sebaliknya
suatu pemberian meletakkan suatu perikatan antara pihak penghibah dan pihak yang
menerima hibah dan perikatan itu bertujuan memindahkan hak milik atas sesuatu
barang dari pihak yang satu kepada pihak yang lainnya.
 Musnahnya barang yang terutang
Jika barang tertentu yang menjadi objek perjanjian musnah, tak lagi dapat
diperdagangkan, atau hilang,hingga sama sekali tidak diketahui apakah barang itu
masih ada, maka hapuslah perikatannya, asal barang tadi musnah atau hilang di luar
kesalahan si berutang dan sebelum ia lalai menyerahkannya.
 Batal/pembatalan
Perjanjian-perjanjian yang kekurangan syarat objektifnya (sepakat atau kecakapan)
dapat dimintakan pembatalan oleh orang tua atau wali dari pihak yang tidak cakap itu
atau oleh pihak yang memberikan perizinannya secara tidak bebas karena menderita
paksaan atau karena khilaf atau ditipu.
Meminta pembatalan perjanjian yang kekurangan syarat subjektifnya itu dapat
Materi Tutorial
Mata ujian 102 Hukum dan Asuransi
http://lulusujianaamai.wordpress.com 12
dilakukan dengan dua cara:
Pertama, secara aktif menuntut pembatalan perjanjian yang demikian di depan hakim.
Kedua, secara pembelaan, yaitu menunggu sampai digugat di depan hakim untuk
memenuhi perjanjian dan di situlah baru mengajukan kekurangannya perjanjian itu.
Untuk penuntutan secara aktif diberi batas waktu 5 tahun, sedangkan untuk
pembatalan sebagai pembelaan tidak diadakan pembatasan waktu itu.
Penuntutan pembatalan akan tidak diterima oleh Hakim, jika ternyata sudah ada
“penerimaan baik” dari pihak yang dirugikan, karena seorang yang sudah menerima
baik suatu kekurangan atau suatu perbuatan yang merugikan baginya, dapat dianggap
telah melepaskan haknya untuk meminta pembatalan.
Ada pula kekuasaan yang oleh “Ordonansi Woeker” diberikan kepada Hakim untuk
membatalkan perjanjian, kalau ternyata antara kedua belah pihak telah diletakkan
kewajiban secara timbal balik, yang satu sama lain jauh tidak seimbang dan ternyata
pula, satu pihak telah berbuat secara bodoh, kurang pengalaman atau dalam keadaan
terpaksa.
 Berlakunya syarat batal
Perikatan bersyarat adalah suatu perikatan yang nasibnya digantungkan pada suatu
peristiwa yang masih akan datang dan masih belum tentu akan terjadi, baik secara
menangguhkan lahirnya perikatan sehingga terjadinya peristiwa tadi, atau secara
membatalkan perikatan menurut terjadi atau tidak terjadinya peristiwa tersebut.
Dalam hal yang pertama, perikatan dilahirkan hanya apabila peristiwa yang dimaksud
itu terjadi. Dalam hal yang kedua, suatu perikatan yang sudah dilahirkan justru akan
berakhir atau dibatalkan apabila peristiwa yang dimaksud itu terjadi. Perikatan
semacam yang terakhir ini dinamakan suatu perikatan dengan suatu syarat batal.
Dalam Hukum Perjanjian pada asasnya suatu syarat batal selamanya berlaku surut
hingga saat lahirnya perjanjian. Syarat batal adalah suatu syarat yang apabila
terpenuhi, menghentikan perjanjian dan membawa segala sesuatu kembali pada
keadaan semula seolah-olah tidak pernah terjadi perjanjian. Dengan begitu, syarat
batal itu mewajibkan si berutang untuk mengembalikan apa yang telah diterimanya,
apabila peristiwa yang dimaksudkan itu terjadi. Namun berlaku surutnya pembatalan
itu hanyalah suatu pedoman yang harus dilaksanakan jika itu mungkin dilaksanakan.
 Lewat waktu
Menurut pasal 1946 KUHPer, yang dinamakan daluwarsa atau lewat waktu ialah
suatu upaya untuk memperoleh sesuatu atau untuk dibebaskan dari suatu perikatan
dengan lewatnya suatu waktu tertentu dan atas syarat-syarat yang ditentukan oleh
undang-undang.
Daluwarsa untuk memperoleh hak milik atas suatu barang dinamakan daluwarsa
“acquisitif”, sedangkan daluwarsa untuk dibebaskan dari suatu perikatan (atau suatu
tuntutan) dinamakan daluwarsa “extinctif”.
Menurut pasal 1967, segala tuntutan hukum, baik yang bersifat kebendaan, maupun
yang bersifat perseorangan hapus karena daluwarsa dengan lewatnya waktu tiga
puluh tahun, sedangkan siapa yang menunjukkan adanya daluwarsa itu tidak usah
mempertunjukkan suatu atas hak, lagipula tak dapatlah diajukan terhadapnya sesuatu
tangkisan yang didasarkan kepada itikadnya yang buruk.
Dengan lewatnya waktu tersebut di atas, hapuslah setiap perikatan hukum dan
tinggallah suatu “perikatan bebas” artinya kalau dibayar boleh tetapi tidak dapat
Materi Tutorial
Mata ujian 102 Hukum dan Asuransi
http://lulusujianaamai.wordpress.com 13
dituntut di depan hakim. Debitur jika ditagih utangnya atau dituntut di depan
pengadilan dapat mengajukan tangkisan (eksepsi) tentang kedaluwarsanya piutang
dan dengan demikian mengelak atau menangkis setiap tuntutan.
ENGLISH LAW
CONTRACT -1
Kontrak adalah perjanjian yang mengikat secara hukum, yaitu suatu perjanjian di mana
pihak-pihak yang terlibat mempunyai kewajiban legal, yang diakui secara hukum. Anson
mendefinisikan kontrak sebagai:
“An agreement enforceable at law made between two or more persons by which rights
are acquired by one or more to acts or forebearances on the part of the other or others”
Suatu perjanjian tidak perlu mengandung ketentuan tertulis agar dapat berlaku secara
hukum. Semua perjanjian dapat dijalankan secara hukum, kecuali:
1 pernyataan dalam perjanjian itu secara jelas mengingkari maksud untuk menciptakan
perjanjian yang mengikat secara hukum. Contohnya adalah kasus Rose & Frank Co.
v. Crompton Bros (1925). Perjanjian antara kedua belah pihak itu mengandung
pernyataan bahwa perjanjian tersebut tidak akan tunduk pada jurisdiksi hukum di
pengadilan. Karena itu perjanjian tersebut tidak menimbulkan hak dan kewajiban
hukum.
2 perjanjian itu merupakan salah satu dari jenis perjanjian di mana tidak ada kewajiban
legal yang mengikat di dalamnya. Perjanjian yang berhubungan dengan hal-hal yang
murni bersifat sosial atau domestik adalah contoh perjanjian di mana tidak ada
kewajiban legal yang mengikat. Contohnya adalah kasus Balfour v. Balfour (1919) di
mana seorang suami yang meninggalkan negaranya berjanji untuk memberikan uang
secara teratur untuk keperluan hidup istrinya. Ketika dia tidak melakukannya, istrinya
menuntut namun dinyatakan bahwa istrinya tidak mempunyai hak untuk menuntut
karena perjanjian di antara mereka hanya merupakan pengaturan yang bersifat
domestik dan tidak dimaksudkan untuk mempunyai konsekuensi legal.
3 perjanjian itu merupakan salah satu perjanjian yang menurut hukum tidak mempunyai
efek legal. Contohnya adalah perjanjian untuk menikah, menurut Law Reform Act
1970 tidak menciptakan perjanjian yang mengikat secara hukum.
A. Privity of Contract
Karena perjanjian itu dibuat antara kedua belah pihak, maka merupakan aturan umum
bahwa hanya pihak-pihak tersebut yang mempunyai hak dan kewajiban atas kontrak
tersebut, dan kontrak tersebut tidak dapat memberikan keuntungan atau menimbulkan
kerugian bagi pihak ketiga. Ketentuan ini mempunyai sejumlah kualifikasi dan
pengecualian:
 Jika A menuntut B atas pelanggaran kontrak, pengadilan bisa memberikan ganti
rugi kepada C, atau memerintahkan B untuk melaksanakan kontrak tersebut untuk
keuntungan C. Contoh kasusnya adalah Jackson v. Horizon Holidays (1975), di
mana seorang pria yang membooking liburan untuk dia dan keluarganya, namun
Materi Tutorial
Mata ujian 102 Hukum dan Asuransi
http://lulusujianaamai.wordpress.com 14
fasilitas yang diberikan tidak sesuai dengan yang digambarkan dalam brosur.
Dinyatakan bahwa dia berhak untuk mendapatkan ganti rugi, tidak hanya untuk
kerugian dan kekecewaannya sendiri, tetapi juga yang diderita oleh keluarganya.
 Seorang principal, sekalipun tidak dikemukakan, dapat menuntut atas kontrak
yang dibuat atas kepentingannya oleh agent
 Jika seorang suami mengasuransikan hidupnya untuk benefit istrinya, atau
sebaliknya, istri atau suami tersebut berhak atas keuntungan dari polis. Ini lebih
merupakan aspek dalam hukum trusts daripada hukum perjanjian.
B. Types of Contract
Sebuah kontrak bisa berbentuk:
– contract of record
– simple contract
– contract under seal atau yang dikenal dengan speciality of contract atau deed
Klasifikasi lain adalah executed dan executory contracts. Sebuah kontrak adalah
executed jika satu atau kedua pihak telah melakukan semua yang diminta dalam
kontrak. Sebaliknya, jika kewajiban dari salah satu atau kedua belah pihak masih
harus dilaksanakan, kontrak tersebut dikatakan executory.
1. Contracts of record
Contracts of records meliputi hutang pengadilan dan recognizances dan
recognizance adalah kewajiban yang diharuskan oleh pengadilan, misalnya
perintah untuk membayar biaya tuntutan.
2. Simple contracts
Simple contract adalah perjanjian, baik express maupun implied, yang
menciptakan hak dan kewajiban hukum. Umumnya, simple contract tidak
membutuhkan bentuk tertentu, bisa dibuat dalam bentuk tulisan atau secara oral.
atau keberadaannya bisa dilihat dari tindakan, misalnya jika seseorang naik bis,
tindakannya itu mengindikasikan baik keinginannya untuk dibawa ke tempat
tujuaannya dan kesediaannya untuk membayar ongkos yang pantas.
Ada beberapa jenis kontrak yang harus dibuat secara tertulis (made in writing),
misalnya:
– kontrak asuransi marine
– bills of exchange dan promisory notes
– kontrak untuk pembayaran kembali uang yang dipinjam dari orang yang
meminjamkan uang atau bunga dari pinjaman
– acknowledgement of statute-barred debts
– transaksi kredit konsumer yang jumlahnya kurang dari 5000
– transfers of shares dalam perusahaan yang tercatat dalam Companies Acts
Kontrak tersebut jika tidak dalam bentuk in writing maka akan batal (void),
artinya tidak mempunyai efek legal.
Ada juga kontrak yang harus dibuktikan secara tertulis (evidenced by writing):
– contracts of guarantee
– perjanjian penjualan atau penempatan tanah
Perbedaan antara contract of guarantee, yang harus dibuktikan secara tertulis,
dengan indemnity (yang tidak memerlukan pembuktian secara tertulis) adalah :
Materi Tutorial
Mata ujian 102 Hukum dan Asuransi
http://lulusujianaamai.wordpress.com 15
A guarantee adalah janji untuk bertanggung jawab atas utang, kegagalan atau
kesalahan mengantar oleh orang lain. Ada tiga pihak yang terlibat dalam
guarantee, yaitu kreditur, debitur dan guarantor. Guarantor akan mambayar
kepada kreditur jika debitur tidak melakukannya.
Sebaliknya dalam kontrak indemnity hanya ada dua pihak, dan indemnifier akan
mengatakan kepada kreditur “Biarkan dia mendapatkan barangnya, dan kamu
akan dibayar”.
Jadi kalau guarantor hanya merupakan orang kedua yang bertanggung jawab,
yaitu hanya bertanggung jawab jika debitur tidak membayar, sedangkan
indemnifier adalah orang pertama yang bertanggung jawab.
3. Contracts under seal
Contract under seal, yang juga dikenal sebagai a speciality of contract atau deed,
harus secara tertulis, ditandatangani oleh kedua belah pihak, diberi meterai dan
dikirim.
Penggunaan contract under seal adalah untuk tipe-tipe kontrak sebagai berikut:
– Gratuitous promises. Merupakan janji yang dibuat seseorang untuk
memberikan atau melakukan sesuatu dan dia tidak akan mendapatkan apa-apa
sebagai imbalannya. Biasanya, kedua belah pihak dalam kontrak mempunyai
hak dan kewajiban.
– Conveyances of land atau leases of land untuk periode lebih dari 3 tahun
– Transfers of British ships atau shares dalam kapal tersebut
Perbedaan atara simple contract dan contract under seal adalah sebagai berikut:
– Dengan pengecualian untuk contract in restraint of trade, speciality contract
tidak memerlukan consideration, sedangkan simple contract selalu meminta
consideration.
– Tuntutan dalam speciality contract harus dilakukan dalam waktu 12 tahun,
sedangkan dalam simple contract harus dilakukan dalam waktu 6 tahun,
kecuali bila tuntutan tersebut meliputi personal injuries, maka periodenya,
dengan pengecualian tertentu, hanya dibatasi selama 3 tahun.
– Dalam speciality of contract, pernyataan yang dibuat ada;aj bukti konklusif
atas kebenarannya, kecuali kecurangan, kesalahan, paksaan bisa dibuktikan.
Sedangkan, dalam simple contract, pernyataan hanya bukti presumptive atas
kebenarannya, dan anggapan tersebut bisa dibantah jika ada bukti yang
menunjukkan sebaliknya.
– Jika simple contract dimasukkan dalam deed, maka simple contract tidak ada
lagi. Ketentuan ini tidak berlaku bila sebaliknya yang terjadi.
– Stamp duty seharga sekurang-kurangnya 50p untuk deed, namun tidak
diperlukan stamp duty untuk simple contract.
C. Offer and Acceptance
 Sebelum sebuah kontrak yang valid timbul, harus ada tawaran yang tidak dapat
ditarik kembali (unrevoked offer) oleh satu pihak, the offerer, dan penerimaan tanpa
syarat (unqualified acceptance) oleh pihak lain, the offeree.
 Dua ketentuan penting sehubungan dengan offer dan acceptance adalah :
Pertama, tawaran tersebut tidak ada sampai dikomunikasikan kepada pihak lain.
Dalam Taylor v. Laird (1856) kapten kapal telah berhenti dari pekerjaannya dalam
Materi Tutorial
Mata ujian 102 Hukum dan Asuransi
http://lulusujianaamai.wordpress.com 16
pelayaran, tapi dia bekerja membantu menjalankan kapal tersebut dalam perjalanan
pulang. Dia meminta remuneration atas pekerjaannya itu kepada pemilik kapal, tetapi
dinyatakan bahwa dia tidak berhak karena tawaran atas pelayanannya itu tidak pernah
dikomunikasikan kepada pemilik kapal, sehingga dia tidak punya kesempatan untuk
menerima atau menolak tawaran tersebut.
Kedua, conditions bisa dilekatkan pada tawaran, tapi agar dapat berlaku, harus
dikomunikasikan terlebih dahulu kepada offeree. Dalam Henderson v. Stevenson
(1875), di depan tiket kapal api hanya ada tulisan ‘Dublin to Whitehaven’, sedangkan
pada belakang tiket tersebut dicantumkan condition bahwa perusahaan tidak akan
bertanggung jawab atas kerugian, luka atau keterlambatan atas penumpang atau
barangnya. Condition tersebut tidak dapat diberlakukan karena penumpang tidak
mengetahui hal tersebut.
 Acceptance harus bersifat unconditional. Jika, misalnya, proposer dari kelas asuransi
tertentu telah mengisi proposal form berdasarkan rate standard yang berlaku, dan
penanggung telah menerima tawaran tersebut. Jika kemudian ternyata resiko tersebut
lebih tinggi dari yang normal dan penanggung menginginkan tambahan premi,
proposer tidak terikat untuk menerima persyaratan tambahan tersebut. Karena itu,
penanggung harus menolak tawaran yang dulu dan membuat counter-offer di mana
proposer bebas untuk menolak atau menerimanya.
 Acceptance harus dikomunikasikan. Contoh kasusnya adalah Felthouse v. Bindley
(1862) di mana penggugat menulis surat kepada keponakannya dan menawarkan
untuk membeli kudanya dan menambahkan “Jika saya tidak mendapat kabar lagi,
maka saya menganggap bahwa kuda tersebut adalah milik saya dengan harga
30/15/Od”. Setelah mendapat surat dari pamannya tersebut, keponakannya
menyuruh orang untuk menunda menjual kuda tersebut, namun karena ada kesalahan,
kuda tersebut terjual. Tuntutan paman tersebut digugurkan karena tidak ada kontrak
antara paman dan keponakannya tersebut, karena acceptance harus dikomunikasikan.
 Acceptance, bisa dikomunikasikan melalui tindakan dalam keadaan yang tepat.
Contoh kasusnya adalah Carlill v. Carbolic Smoke Ball Co. (1893) di mana tergugat
telah mengiklankan produknya bahwa jika seseorang menggunakannya menurut
petunjuk yang ada dan terserang influenza, maka dia berhak menuntut 100. Nyonya
Carlill membeli produk tersebut dan menggunakannya sesuai petunjuk selama 58hari
dan terserang influenza sehingga dia menuntut 100. Tergugat menolak klaim
tersebut dengan alasan bahwa Nyonya Carlill tidak mengkomunikasikan kepada
mereka bahwa dia menerima tawaran mereka. Pengadilan memutuskan bahwa ada
janji yang dibuat sebagai imbalan jika melakukan tindakan tersebut dan dengan
melakukan tindakan tersebut mengindikasikan adanya acceptance sehingga tuntutan
tersebut dikabulkan.
 Sebuah offer tidak dapat diterima jika si penerima tidak mengetahui adanya tawaran
tersebut. Sebagai contoh, jika seseorang mengiklankan bahwa dia akan memberikan
hadiah jika seseorang dapat menemukan barangnya yang hilang, dan seseorang yang
tidak menyadari tawaran tersebut menemukan barang tersebut dan
mengembalikannya kepada pemiliknya, maka dia tidak berhak atas hadiah tersebut.
(Sebaliknya, jika seorang polisi menemukan barang dan mengembalikan barang
tersebut kepada pemiliknya, dia tidak berhak atas hadiah, walaupun dia tahu bahwa
telah ditawarkan hadiah, karena mengembalikan barang yang hilang kepada
Materi Tutorial
Mata ujian 102 Hukum dan Asuransi
http://lulusujianaamai.wordpress.com 17
pemiliknya adalah tugasnya).
 Pengecualian atas ketentuan bahwa acceptance harus dikomunikasikan adalah jika
acceptance dilakukan melalui pos. Dalam kasus ini, acceptance telah lengkap pada
saat surat tersebut diposkan, walaupun tidak pernah sampai ke tujuannya, selama
pada surat tersebut dicantumkan alamat yang tepat dan diposkan dengan tepat. Ini
tidak berlaku, bila dalam perjanjian dinyatakan bahwa tawaran tidak diterima sampai
pemberitahuan tentang acceptance diterima.
 Sebuah tawaran bisa general atau spesifik. Tawaran bisa ditujukan kepada orang
secara umum dan diterima oleh setiap orang yang termasuk dalam kelas di mana
tawaran tersebut ditujukan. Ini biasanya untuk offer yang dibuat melalui iklan di surat
kabar. Tapi offer juga bisa ditujukan kepada individu yang spesifik, misalnya A
menawarkan untuk menjual mobilnya kepada B, sehingga hanya A yang bisa
menerima tawaran tersebut.
 Sebuah tawaran terbuka samapi dia diterima atau sampai ditarik kembali atau
berakhir. Sebuah tawaran bisa ditarik kembali oleh offeror setiap saat sebelum
tawaran tersebut belum diterima. Dalam transaksi melalui pos, sebuah tawaran
komplit hanya jika dia telah diterima oleh offeree, sedangkan acceptance biasanya
efektif pada saat surat diposkan. Revocation, seperti halnya tawaran, hanya efektif
pada saat diterima oleh offeree. Karena itu, jika A menawarkan melalui pos untuk
menjual barang kepada B, dan B setelah beberapa hari terlambat, menerima tawaran
melalui pos itu, revocation oleh A pada waktu itu tidak berguna kecuali jika
revocation tersebut telah sampai di B sebelum B memposkannya surat acceptancenya.

 
Tinggalkan komentar

Ditulis oleh pada 24/04/2011 in Uncategorized

 

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

 
%d blogger menyukai ini: